Kuota Tenaga Kesehatan Jemaah Haji Perlu Ditambah

21-08-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah untuk menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji. Pasalnya,berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, Jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.

 

"Tahun 2017 ini, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang," ungkap Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).

 

Semakin meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, menurut  Ermalena perlu diidukung permintaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada setiap calon jemaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya peventif.

 

"Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik,"jelasnya.

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani yang menegaskan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji, disaat meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi.

 

"Kami akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji yang ingin berangkat," tegasnya. Selain pendampingan tenaga kesehatan, politisi partai Nasdem ini juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji. 

 

"Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jemaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit " jelasnya.

 

Yang menjadi sorotan Irma lainnya yaitu mengenai katering untuk jemaah haji yang sering kali basi. Irma meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar  kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

 

"Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi," pungkasnya mengingatkan. (ria,mp)Foto: Ria/od.

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...